PMK dzolim, sebuah anomali (I like Monday notes)

Employee engagement survey DJPBN 2013 hasilnya sudah bisa terlihat, walaupun belum secara resmi dirilis Bagian Adm. Kepegawaian yang akan diperkaya dengan sentuhan akademis dan estetis. Secara agregat indeksnya 4,20 (engaged), tapi yang menarik ada 6 (enam) indikator yang berada dibawah indeks 4 dan perlu extra ordinary kebijakan yang lebih konkrit, yaitu :

1. Gaji dan tunjangan
2. Pola karir
3. Kesempatan diklat, melanjutkan studi dan beasiswa
4. Kesempatan mengkomunikasi pengembangan karir
5. Apresiasi yang memadai
6. Komunikasi atas kebijakan yang berdampak langsung pada pegawai

Jika satu persatu kita bedah, saya rasa tidak cukup dalam satu postingan ini. Setiap indikator satu sama lain sangat berkaitan dan ketika dianalisis pengaruhnya sangat signifikan terhadap engagement pegawai. Pada kesempatan ini saya pilih nomor 3 untuk di highlight pemangku kebijakan.

Pintu masuknya adalah bermula dari komentar teman saya sewaktu rapat membahas hasil survei ini, ketika itu rapat hanya dihadiri satu orang pejabat dari DJPBN (karena yang lain berhalangan hadir) dan beberapa pelaksana Bagian Administrasi Kepegawaian. Ironisnya pejabat dari instansi lain yang kami harapkan datang, tidak hadir dan hanya mewakilkan pada seorang pelaksana, itu pun boleh dibilang newbie. Komentar itu tentang anomali kebijakan rekrutmen dengan kesempatan pengembangan diri (diklat, studi, beasiswa), headline-nya UPKP DIHAPUS, REKRUTMEN GOL. III JALAN TERUS. Saya pun bingung mereka memakai rumus atau teori apa untuk mengitung kebutuhan/formasi SDM. Alhamdulillah pejabat dari DJPBN berkomentar tentang hal serupa dan mengkritisi pola pikir yang menganggap gemuknya jumlah golongan III menjadi suatu masalah, tapi rekrutmen golongan III jalan terus sementara UPKP dihapus. so… buat apa pemetaan kinerja dan kompetensi dibentuk jika hanya kelengkapan administratif  (golongan) menjadi syarat yang diutamakan. Saya tidak mau membahas PMK dzolim itu, saya hanya membaca PMK itu satu kali dan langsung paham saya dijegal. Saya harus bersyukur dengan keadaan sekarang dan yakin bisa menunjukan kilauan mutiara walau didalam lumpur sekalipun, sunbright like a diamond, hahahahaa…

Sudah bosan kerap kali mendengar beberapa teman yang ngedumel tentang UPKP dihapus, bahkan sumpah serapah dialamatkan kepada menteri yang menciptakan Pancasila baru yang lebay, inefisien dan tentunya ngerepotin orang daerah jika ada value gathering. Ingat, Pancasila itu terbentuk dari penggalian akar budaya nusantara dan inspirasinya lahir di Ende (NTT) melalui perenungan panjang, bukan dibentuk dari konsultan pencitraan melaui rapat-rapat di hotel berbintang. Apa kabar Nilai-Nilai Kemenkeu, are you still alive ? apakah saya masih boleh pake busana casual walaupun sopan, kaleng kerupuk masihkah menjadi barang haram di ruangan, 3S, 5R, change agent dan lain-lain. Soekarno Fiskal itu sekarang lagi di uji di medan moneter, sanggupkah dia menstabilkan nilai tukar? Semoga berhasil Pak.. Saya pribadi tidak menyalahkan beliau semata, tapi pembisik dan inisiator munculnya PMK dzolim itu.

Syarat mengikuti beasiswa S2 adalah minimal Gol. III/a. Karena tidak ada UPKP kami harus menunggu 16 tahun, umur sudah 35/36 tahun atau lebih pada saat itu, semangat belajar menurun ilmunya pun meluntur karena menunggu kelamaan, ijazah mau dikemanain sampe lebih dari 4 tahun gak berguna sejak lulus. Derita lo… kalau kata alayers zaman sekarang. Jika mencoba blusukan beasiswa non Kemenkeu khususnya ke luar negeri dan andaikan lulus, statusnya bukan tugas belajar karena yang berhak mengikuti pendidikan S2 kedinasan maupun di luar kedinasan tetap harus mencapai golongan III/a terlebih dahulu. Konsekuensinya cuti diluar tanggungan negara dengan gaji dan TKPKN tidak dibayar dan argo pangkat/masa kerja berhenti. Jadi anak isteri hanya makan rasa bangga gitu ?

Ini mungkin saatnya memperjuangkan barisan terdzolimi itu. Langkah pertama dengan menginisiasi dan eksekusi engagement survey. Dengan dibantu pihak independen (Tim Asistensi Metodologi IPB), hasil survei ini saya harap dapat membangun kepercayaan pimpinan kita. Dengan kajian akademis saya harapkan lebih elegan dalam bertutur dan biar angka yang berbicara, dari pada ngeblog gak jelas, komen di forum atau mencak-mencak tidak pada tempatnya.

Langkah kedua, saya ingin mengajak teman-teman mengkaji dari aspek legal (hukum) tentang kedudukan PMK ini. Langkah ketiga, ajukan secara resmi melalui institusi. Langkah keempat, perjuangkan. Langkah kelima, berdoa.

Jika kita flashback, betapa mereka harus berusaha keras untuk melanjutkan kuliah di daerah. Waktu itu belum era euphoria tawaran beasiswa seperti sekarang. Mereka dituntut mengelola waktu antara kerja, kuliah dan kehidupan sosial. Manajemen keuangan untuk biaya kuliah, ongkos tiket pulang kampung dan pemenuhan kebutuhan biologis sehari-hari pun tak kalah menantangnya. Mereka berperan seperti false nine player di kantor, dengan karakter yang dominan saya lihat biasanya pekerja keras, bertanggung jawab, skilled, techno savvy dan kreatif/inovatif, walau tak sedikit juga sebagai penyulut konflik/trouble maker, maklumlah mereka masih tergolong Generation Y. Yang saya kenal dari mereka ada yang menjadi programmer dengan legacy aplikasi yang sampai saat ini digunakan dan bermanfaat, jurnalis handal, fotografer bertalenta, penyelamat data server di saat tsunami, sehingga satker bisa terbayar gajinya walaupun bencana melanda. Saya yakin masih banyak dari mereka yang jadi pemain kunci dan secara hakiki engage terhadap organisasi. So… begitukah organisai menghargai mereka ? Jangan heran kalau angka pengunduran diri meningkat, yang nekat dan punya bekal cukup untuk berjuang diluar bumi Perbendaharaan mungkin pilihan yang tepat. Tapi lilitan kredit hunian, kendaraan, kebutuhan ekonomi keluarga dan lain-lain jadi pertimbangan untuk masih bertahan.

Ada satu hal yang aneh dan tidak jelas asbabun nuzul-nya, Mereka (Biro SDM) menyebar kertas survei tentang penilaian atasan terhadap kinerja pegawai lulusan DI, DIII dan Sarjana angkatan tertentu. Jika tidak dijelaskan, hal ini berpotensi memperuncing hubungan angkatan kerja dengan mendikotomikan almamater atau jalur masuk, padahal issue itu sangat basi untuk dibahas karena iklim kompetisi sudah biasa kita alami, asalkan jangan dijegal yang menimbulkan potensi dendam di kemudian hari. Sebenarnya tidak perlu di survei karena fakta di lapangan sudah bisa terbukti kualitas masing-masing, mohon maaf ada yang hanya piawai mengurusi konsumsi dan administratif padahal tidak sebanding dengan golongannya, jam 5 teng pulang seperti di pabrik panci, sementara yang lain berjibaku menyelesaikan pekerjaan yang urgen dan mencoba ber-discressionary effort. Saya khawatir barisan terdzolimi  itu terdemotivasi dan apa jadinya Ditjen Perbendaharaan ini. Mereka terlalu lama menghangatkan bench, berikan mereka kesempatan jadi starting line up dan bermain reguler mungkin kewajaran kodrati (Fadly-Padi) bagi mereka.

Keganjilan lain juga muncul saat akan diatur mengenai tata cara exit interview (wawancara pengunduran diri) yang akan dituangkan dalam KMK atau SE. Didalamnya diatur golongan/jabatan pewawancara, tata cara dan tetek bengek teknis pelaksanaan exit interview. Yang seharusnya diambil tindakan konkrit adalah evaluasi kebijakan atas penyebab kenapa mereka keluar, bukan hukum acaranya yang dibikin (tepuk jidat).

Apakah kadar empati dan keindonesiaan pemangku kebijakan itu masih kurang ? dari sisi wawasan nusantara saya rasa jelas kurang, karena mereka hanya mengunjungi daerah secara temporer (ST bukan SK, itupun  mereka memilih yang mudah dijangkau), mereka bilang Putusibau (Kalbar) bukan remote area karena ada penerbangan kesana (LoL). Bukankah di biro sana banyak ahli ekonomi atau ilmu sosial yang fasih menerjemahkan PDRB, IPM, inflasi dan indikator makro ekonomi serta sosial lain yang jadi pertimbangan status remote area. Masih banyak yang perlu dibenahi dan diambil hikmah, misalnya rekrutmen yang jelas akan posisi/jabatan dan lokasi yang ditentukan di awal pengumuman. Jangan sampai Perbendaharaan jadi baki penampung orang-orang yang cengeng ditempatkan di luar jawa dan lebih mementingkan kepentingan pribadi tapi organisasi tidak mendapatkan apa-apa dari mereka. Yuk.. kita siapin kalkulator untuk menghitung cost and benefit-nya, berapa biaya rekrutmen, biaya pembekalan, DTSD, prajabatan, TGR bagi yang beasiswa dan ikatan dinas, gaji/TKPKN dll, lalu kita kuantitatifkan sumbangsih kinerja mereka. sanggupkah? Jangan sampai DJPBN terjadi gejala brain drain karena organisasi ini sudah tidak nyaman lagi untuk dihuni dan berpindah ke lain hati yang lebih sexy, tidak hanya sekadar intensi. Maaf jika terlalu sentimental dan menggelora karena hari ini hari Senin and this coffee ignite inspiration within.

Selamat bekerja…

el-bantani

pecandu kopi, penikmat seni

@thecoffeebean, Penvil Jaksel