Bangunkan angka, gugah fakta

Cetak biru pengelolaan SDM Ditjen Perbendaharaan jangka menengah telah dituangkan dalam sebuah Grand Design tahun 2013-2017. Terjadi pergeseran paradigma pengelola SDM yang semula berperan sebagai unit supporting dan melaksanakan tugas yang bersifat administratif, menjadi mitra strategis dalam pencapaian visi/misi dan menghadapi tantangan tugas Ditjen Perbendaharaan ke depan. Salah satu peta strategi grand design yang ditetapkan adalah pengembangan budaya kerja pegawai yang analitis, responsif dan berorientasi pada teknologi informasi. Oleh karena itu, pengelolaan SDM dituntut memiliki komitmen dan program yang sejalan dengan strategi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2013 telah dilakukan survei employee engagement oleh Bagian Administrasi Kepegawaian Ditjen Perbendaharaan yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Survei ini bertujuan untuk menilai kinerja pengelolaan SDM secara cover both side (kepuasan pegawai dan kontribusi pegawai terhadap organisasi) yang kemudian dipetakan dalam level engagement pegawai. Lebih jauh level engagement dianalisis dengan profil kompetensi dan kinerja pegawai yang dipetakan dalam 9 box/kuadran untuk mengetahui kedudukan/hubungan dan kemiripan karakteristik diantara keduanya.

Pada tataran praktik, terdapat beberapa permasalahan pengelolaan SDM yang tertangkap dalam survei employee engagement dan perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkrit. Sebagai bahan pendukung perumusan kebijakan rekomendasi survei, diperlukan sebuah kajian/penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kajian/penelitian tersebut jika diperkaya dengan analisis data sekunder yang tersedia saat ini, seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Kajian Fiskal Regional (KFR), akan lebih mempertajam kualitas kajian dan memiliki daya dorong kuat untuk perbaikan kebijakan ke depan.

azam

Sebagai langkah menjalankan peta strategi grand design dan bentuk peningkatan kapasitas pengelola SDM, mengawali tahun 2014 Bagian Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan Workshop Metodologi Riset Terapan (Bidang Pengelola SDM) pada tanggal 10 s.d. 15 Februari 2014 di Bogor. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Perbendaharaan dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan menjadi bagian dari program employee engagement tahun 2014.

Peserta workshop adalah pejabat/pegawai pengelola SDM atau pejabat/pegawai lain yang ditunjuk Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkenaan dengan kriteria memiliki kemampuan berfikir kritis dan analitis serta dipandang mampu menyelesaikan kajian/penelitian pengelolaan SDM yang akan disusun pasca workshop. Jajaran narasumber yang digawangi oleh Prof. Noer Azam Achsani memberikan materi secara komprehensif sesuai kaidah metodologi penelitian, dimulai dari perumusan masalah, desain sampling, desain instrumen/kuisioner, pengolahan dan analisis data survei yang lebih tajam dan dapat diterapkan, seperti analisis deksriptif, Importance Performance Analysis (IPA), korelasi, regresi, biplot dan korespondensi.

hands-on

Materi yang diberikan didominasi oleh penelitian kuantitatif dengan lebih melibatkan partisipasi aktif perserta (hands-on) melalui diskusi dan praktik pengolahan/analisis data. Selain itu, pada workshop tersebut juga diberikan materi mengenai penelitian kualitatif sebagai varian yang dapat dijadikan alternatif dan dapat dikombinasikan dengan penelitian kuantitatif.

Sebagai bentuk menjalin keintiman antara pengelola SDM instansi pusat dan vertikal, disela workshop disisipkan perbincangan mengenai problematika dan tantangan pengelolaan SDM Ditjen Perbendaharaan ke depan yang disajikan dalam format talkshow dengan menghadirkan Ibu Yanti Munthe (Konsultan SDM dari PT. ARA Indonesia), Bpk. Sumedi dan Ibu Tanti (Peneliti FEM-IPB) dan Bpk. Muhammad Arif yang mewakili Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian.  Pada talkshow tersebut dikupas hasil survei employee engagement dan rencana aksi (rumusan kebijakan) sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi hasil survei. Perhatian khusus patut diberikan kepada pegawai crash and burners (kinerja sedang-tinggi, namun kepuasan rendah) yang setipe atau berada di kuadran 7 dan 9 (kompetensi-kinerja tinggi). Pegawai di level almost engaged diibaratkan sebagai swing voters yang rentan berubah tingkat engagement dan loyalitasnya, jika tidak terdapat perbaikan kebijakan konkrit yang mereka rasakan.

talkshow

Tantangan dan perubahan organisasi yang terlalu masif dan bahkan dirasakan volatile, perlu disikapi dengan strategi keselerasan kebijakan, salah satunya dengan kejelasan informasi quo vadis Ditjen Perbendaharaan dengan dibarengi penerapan yang gradual. Kejelasan peran dan tanggungjawab (clarity of role and responsibility) merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi engagement pegawai. Selain itu, beberapa aspek yang perlu dirumuskan dalam sebuah kebijakan konkrit adalah terkait kesempatan pengembangan pegawai (studi, beasiswa, diklat) dan pencabutan moratorium UPKP, apresiasi yang memadai, penyusunan pola karir (career path) serta penghasilan/tunjangan yang saat ini dirasa kurang sepadan dengan prestasi yang telah ditunjukan, terlebih jika dibandingkan dengan “si tetangga berisik”.

Perbaikan aspek tersebut akan dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang didukung oleh kajian/penelitian yang akan disusun bersama oleh para pengelola SDM dan dibantu oleh para ahli yang berkompeten dengan elaborasi berbagai data/kajian yang tersedia (SIK, ABK, KFR dan data lainnya). Jika dari hasil kajian tersebut terdapat permasalahan yang urgen dan didukung dengan data dan analisis yang tajam, selama masih menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan konkrit. Apabila terdapat rekomendasi tindak lanjut yang menjadi kewenangan instansi lain (Kemenkeu, BKN, Kemenpan RB atau instansi lainnya), maka kajian dimaksud akan disampaikan kepada instansi berkenaan dan didiskusikan bersama dengan harapan dapat dijadikan bahan pendukung dalam perumusan kebijakan.

rame-rame

Diakhir sessi talkshow, pembawa acara membacakan sebuah epilogue berikut :

Kita mengerti, betapa rumitnya konstruksi batin manusia

Problematikanya tak selalu ditakar dengan angka

Komposisi lintas generasi, tak perlu dibikin risi

Mari kita ramu kebijakan, dengan sedikit rigid berformulasi

 

Jika tak mampu menangkap suara populasi, gunakan saja sampling

Tak perlu pusing tujuh keliling

Selain perlu hati, mengelola SDM perlu ketajaman analisis

Membaca indikator terkuantifikasi, jangan dulu meringis

 

Yin and Yang, pekerjaan menantang, keluarga tetap disayang

Ada banyak data dihidang, sepertinya sayang untuk dibuang

 

Sudah saatnya kita menguji hipotesa

Bukan sekadar menduga-duga

 

Bangunkan angka, gugah fakta

Mari kita berkerja bersama

Satu cinta untuk Perbendaharaan kita

***

 

el-bantani

pecandu kopi, penikmat seni

————————————

@anomali coffee

17/02/2014

7 thoughts on “Bangunkan angka, gugah fakta

  1. kok materi workshopnya kayak baru mau menghitung bagaimana sikap pegawai ditjen perbendaharaan terhadap ditjen mereka sendiri. klo bener baru mau di hitung ini ceritanya ‘bagaimana sukanya orang perbendaharaan terhadap ditjen mereka sendiri’. wah telat banget, selama ini ngapain aja???

  2. Tetot…ada yang memancing. “Orang nyinyir bau anyir”. Mengetahui sikap pegawai terhadap DJPBN atau Kemenkeu bahkan tatanan birokrasi secara luas sepertinya telah beberapa kali dilakukan sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan. Jadi kayaknya gak telat deh… kita hanya coba mengajak pengelola SDM untuk engaging, berfikir dan bekerja bersama. Kajiannya gak cuma itung-itungan survei untuk menilai sikap pegawai, tapi meramu berbagai data yang ada. Lebih baik bergerak dengan konkrit, bukan hanya bermain slogan (nilai-nilai) di permukaan.

  3. mudah mudahan, workshop atau pelatihan apapun itu yang berkaitan dengan ‘enggagement’ pegawai. hasilnya ga cuma sampai di kertas seminar, coret coretan atau hanya pengetahuan bagi sebagian kecil orang yang mengikuti seminar tersebut atau bahkan ga ada efek sama sekali (lupa di terapkan). tetapi bisa di terapkan sesuai dengan grand desain yang sudah di sepakati itu (lupa no surat berapa tahun 2013).

    yah kita cuma bisa nunggu hasilnya, mudah mudahan rekomendasi untuk 2013 juga bisa di shere ke semua pegawai ditjen perbendaharaan.

    • Perbaikan-perbaikan selama masih jadi kewenangan kita (DJPBN), sebisa mungkin dikonkritkan. Jika itu kewenangan instansi lain, kita dorong mereka untuk merealisasikan dengan pasokan kajian-kajian yang kita susun.

Leave a comment